Penyelesaian Sengketa Penambangan Galian Golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Oleh: Sudiyo Widodo

 

ABSTRACT

Boyolali District is an area that is rich in minerals, especially C category of minerals mining. Sand and stone mining activities in the District of Cepogo are the advantage to create employments and to make contributions to the local government. However, the presence of mining is also causing problems, such as the convenience disturbed of surrounding communities. This is what then caused disputes among the people with sand miners in the sub-district Cepogo Boyolali district.

The research objective is (1) To determine disputes arising from mining excavation C category in sub-district Cepogo Boyolali. (2) To determine the existence of dispute resolution efforts against mining excavation in the Cepogo sub-district, Boyolali. (3) To determine the dispute resolution model in the area.

Approximation method used is non-doctrinal or empirical. This type of research is a qualitative descriptive study. Source data used are the primary data and secondary data. Techniques of data collect through interviews and documentation studies. The data analysis technique is interactive analysis.

The results showed that (1) Disputes arising from mining excavation category C in subdistrict Cepogo Boyolali originated from any breach of licensing mechanism to mine where the miners are not transparent in conducting its mining activities causing impacts to the surrounding community such as noise, damage to rural roads and the destruction of water catchment areas. (2) Resolution of disputes mining excavation in the Sub-district Cepogo, Boyolali by way of mediation. But the dispute over the issue of mining quarrying has not been completed. Therefore, in order to provide legal certainty for communities in the Sub-District Cepogo, Boyolali District Government issued a decision on to the mining of minerals C. The decision is set forth in Decree No. 545/05082/05/2010 Boyolali Regent Policy Gedangan Village C Mining and Quarrying Wonodoyo Village,  Cepogo. (3) The model dispute resolution mining excavation Group C in the future, especially in  Boyolali would be better to use a means of dispute resolution outside the court.

Keywords: Settlement of Disputes, Minerals Mining Group C.

 

Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Ketentuan
tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa “setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.
Diakuinya hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang menempatkan
hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian
dari hak yang diakui dan dilindungi oleh hokum (1). Dengan demikian, setiap orang yang merasa haknya terlanggar karena kegiatan pembangunan yang mencemari dan merusak lingkungan dapat melakukan tuntutan sehingga lahir sengketa lingkungan.

Setiap orang yang merasa dilanggar haknya dapat menggunakan
lembaga formal untuk membantu memperoleh haknya.  Lembaga formal tersebut tidak hanya berupa lembaga peradilan, tetapi juga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menempatkan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang telah diakui eksistensinya di Indonesia. Keberadaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin diperkuat eksistensinya dalam Ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”.

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang galian golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merugikan kehidupan masyarakat luas.

Kekayaan potensi galian C berupa material pasir dan batu yang merupakan produk vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah Kecamatan Cepogo. Kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah Kecamatan Cepogo memang memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan dan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. Akan tetapi, dengan adanya penambangan tersebut juga menimbulkan permasalahan, seperti kenyamanan masyarakat sekitar menjadi terganggu, antara lain oleh lalu lintas angkutan bermuatan pasir yang melebihi ketentuan batas maksimal muatan sehingga mempercepat proses kerusakan jalan, kebisingan, debu dan perubahan topografi yang berpengaruh juga terhadap kondisi keselamatan lingkungan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sikap pro dan kontra masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat dengan penambang pasir di wilayah Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Sengketa terjadi karena terdapat situasi di mana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest.

Demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, di mana dengan keberadaan bahan galian golongan C di wilayah tersebut menimbulkan sengketa di masyarakat, karena keberadaan penambangan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Akibat adanya penambangan galian C dampaknya sangat luas di antaranya, merusak lingkungan, tata air terganggu sehingga sumber air minum di wilayah Cepogo menurun, dan juga kerusakan jalan.

Berlatar dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam
mengenai penyelesaian sengketa penambangan galian golongan C di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penelitian dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; Bagaimana sengketa yang terjadi akibat dari penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?, Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap adanya sengketa penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?, Bagaimanakah model penyelesaian sengketa penambangan galian golongan C di masa yang akan datang di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sengketa yang terjadi akibat dari penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap adanya sengketa penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Untuk mengetahui model penyelesaian sengketa penambangan galian golongan C di masa yang akan datang di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

 

Kerangka Berpikir

Bagan 1

Kerangka Berpikir

Keterangan:

_________ : yang diteliti

—————: tidak diteliti

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode non doktrinal. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Alasan pemilihan lokasi ini, karena di sebagian besar kegiatan penambangan bahan galian gologan C sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Cepogo dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial yang cukup kompleks.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu sejumlah fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya dan data sekunder, yaitu dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, buku ilmiah dan literatur-literatur yang mendukung data primer.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dinilai dapat memberikan informasi nyata tentang penyelesaian sengketa penambangan bahan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.Studi Dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan-laporan atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (Interaktif Model of Analysis), terdiri dari tiga komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul menyusul (2).

Tinjauan Pustaka

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk regulasi yang lahir akibat semakin banyaknya masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini membuat elemen-elemen masyarakat yang peduli terhadap masalah lingkungan menjadi resah dan mendorong legislatif di tingkat nasional untuk serius memperhatikan masalah-masalah menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum dapat dikatakan bahwa undang-undang ini ada karena adanya masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup.

Efektivitas berlakunya undang-undang ini adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang terkena norma aturan ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta-fakta material lain yang bergantung pada tindakan manusia, berperan sebagaimana dalam norma-norma hukum yang hanya berhubungan penting dengan perilaku manusia sebagai konsekuensinya (3).

Teori Kebijakan Publik

Perilaku yang nyata dari keberadaan negara dan mempunyai kaitan langsung dengan dinamika sosial masyarakat adalah kebijakan publik. Harold Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik ialah segala yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh negara atau pemerintah (everything government do or not to do) (4).

Menurut Thomas R Dye “public policy is whatever governments chooce to do or not to do(5).  Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal tersebut merupakan Public Policy atau Kebijakan Pemerintah.

Menurut James E. Anderson, kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (6).

Pada dasarnya kebijakan publik merupakan tindakan nyata pemerintah, organisasi pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak maupun warga masyarakat. Yang lebih konkretnya, tugas kepublikan tersebut berupa serangkaian program-program tindakan yang hendak direalisasikan. Untuk itu diperlukan tahapan proses tertentu agar dapat dicapai tujuannya. Rangkaian proses untuk merealisasikan tujuan program publik itulah yang dimaksud dengan kebijakan publik.

Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme (7).  Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (8).

Adapun ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi  lingkungan hidup sebagai: ”kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa
lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dalam kehidupan
manusia. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang
bersifat timbal balik.

Hubungan Manusia dengan Lingkungan Hidup

Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan. Setiap bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan mempengaruhi lingkungan. Demikian juga manusia yang dalam setiap aktivitasnya akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia.

Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Semakin tinggi kebudayaan manusia, makin beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah kebutuhan hidupnya yang diambil dari lingkungan maka semakin besar pula perhatian manusia terhadap lingkungan. Perhatian dan pengaruh manusia terhadap lingkungan makin meningkat pada zaman teknologi maju. Masa ini manusia mengubah lingkungan hidup alami menjadi lingkungan hidup binaan.

Tinjauan Tentang Kerusakan Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Dampak lingkungan itu pada umumnya menimpa pada orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak dimaksud. Banjir, tanah longsor, kebisingan, bau, debu, intrusi air laut, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian merupakan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat yang bukan memprakarsai kegiatan.

Teori Konflik

Definisi konflik menurut Stephen P. Robbins adalah sebagai proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi, atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak lain (9) . Sedangkan menurut Hadari Nawawi konflik adalah situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa orang, kelompok atau organisasi. Setiap kelompok dalam satu organisasi, yang didalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik (10).

Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Istilah sengketa seringkali disamakan dengan konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, serta perselisihan (11).

Dalam Kamus Ilmiah Populer konflik adalah pertentangan paham, pertikaian, persengketaan, serta perselisihan. Dari pengertian di atas, konflik dan sengketa diartikan sama. Hal ini terlihat dari pemakaian kedua istilah tersebut secara bergantian dalam tulisan mereka (12).

Sementara pengertian sengketa dalam konteks hukum menurut Henry Campbell Black[1] yaitu “Dispute a conflictor controversary; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined” (13)

 

Sengketa Lingkungan

Sengketa lingkungan hidup menurut UUPLH adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Pencemaran menurut Pasal 1 angka 12 UUPLH adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya”.

 

Model-model Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Bab VII UUPLH, yang terdiri dari Pasal 30-39. Pasal 30 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi). Penjelasan Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Melalui Pasal 30 ayat (3) diharapkan hanya ada satu putusan penyelesaian sengketa lingkungan, penjelasannya menegaskan ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum. Dengan rumusan ini tidak berarti bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan baru boleh ditempuh setelah selesai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (14).

 

 

PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

Kabupaten Boyolali terletak pada posisi geografis antara 110022’-110050’ Bujur Timur dan antara 707’-7036’ Lintang Selatan. Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan bentang alam yang sangat beragam, Kabupaten Boyolali memiliki potensi bahan tambang yang beranekaragam pula, terbentang dari timur hingga barat. Setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Boyolali pun memiliki potensi yang berbeda. Sektor pertambangan (bahan galian) di Kabupaten Boyolali menyimpan potensi, berupa : Bahan galian bentonit terdapat di Kecamatan Wonosegoro, Karanggede, Klego, dan Simo; Bahan galian gamping di Kecamatan Juwangi;Bahan galian tanah urug terdapat di Kecamatan Nogosari dan Ngemplak; Bahan galian trass terdapat di Kecamatan Mojosongo; Bahan galian pasir dan batu terdapat di Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Mojosongo, Teras, Karanggede, dan Wonosegoro; Bahan galian tanah liat terdapat di Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Teras, dan Banyudono.

 

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN GALIAN  GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

Sengketa yang Terjadi Akibat Dari Penambangan Galian Golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Sengketa yang terjadi akibat dari penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali berawal dari adanya pelanggaran mekanisme perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pengusaha pertambangan. Pada umumnya penambang melaksanakan kegiatan penambangan tidak melalui mekanisme yang ada, mulai dari proses sosialisasi dan publikasi guna mendapat tanggapan dari masyarakat sampai pada pelaksanaaan kegiatan penambangan. Pelanggaran mekanisme perijinan untuk melakukan penambangan adalah para penambang tidak secara transparan dalam melakukan kegiatan penambangannya.

Kegiatan penambangan pasir Merapi Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sendiri. Masyarakat yang pro dengan adanya kegiatan penambangan karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Adapun yang kontra, karena dengan adanya kegiatan penambangan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga muncul sengketa antara masyarakat dengan pihak penambang. Sengketa tersebut muncul karena kegiatan penambangan yang dilakukan, selain menimbulkan kerusakan daerah resapan air, juga sebagai penyebab kerusakan jalan. Hal ini dikarenakan hampir semua truk pengangkut pasir selalu melebihi tonase jalan.

 

Upaya Penyelesaian Terhadap Sengketa Penambangan Galian Golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan diadakannya pertemuan warga dengan pihak pengusaha pertambangan, dan perangkat desa, bahkan dengan Muspika yang dilakukan dengan jalan mediasi. Namun ternyata persoalan galian C belum juga selesai. Masih adanya perselisihan tersebut karena belum adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yaitu antara warga masyarakat dengan pihak penambang bahan galian C. Meskipun demikian, upaya penyelesaian terhadap sengketa tersebut terus dilakukan sehingga ada kepastian baik bagi warga masyarakat di Kecamatan Cepogo sendiri maupun bagi penambang. Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya Kecamatan Cepogo.

Berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali sebagaimana disebutkan di atas, maka dikeluarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 545/05082/05/2010 tentang Kebijakan Penambangan Galian C Desa Gedangan dan Desa Wonodoyo, Kecamatan Cepogo. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Desa Gedangan dan Desa Wonodoyo Kecamatan Cepogo. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengambil kebijakan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C di Desa Gedangan dan Desa Wonodoyo Kecamatan Cepogo.

 

Model Penyelesaian Sengketa Penambangan Galian Golongan C di Masa yang Akan Datang di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Model penyelesaian sengketa lingkungan hidup di masa depan, khususnya di Kabupaten Boyolali yang dipilih adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pemilihan penyelesaian di luar pengadilan, karena jika penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan masih bersifat hukum formal sehingga dalam banyak kasus sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui jalur pengadilan dalam perkembangannya mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena dianggap tidak netral atau memihak. Selama ini lembaga pengadilan sebagai lembaga negara penegak keadilan dalam melakukan penyelesaian sengketa lingkungan dinilai tidak memberi rasa keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan. Berbagai kasus penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan ke pengadilan keputusannya mengecewakan masyarakat dan jauh dari rasa keadilan.

 

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Sengketa yang terjadi akibat dari penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali berawal dari keresahan warga di sekitar lokasi penambangan bahan galian golongan C tersebut. Hal ini dikarenakan instalasi air PDAM, lahan pertanian, dan sumber air rusak. Penggunaan alat berat menimbulkan suara bising yang mengganggu ketenangan. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah telah terjadi penyimpangan izin pertambangan daerah (SIPD) sehingga kegiatan tersebut merusak lingkungan. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan penambangan bahan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berakibat munculnya sengketa antara masyarakat dengan pengusaha pertambangan. Upaya penyelesaian terhadap sengketa penambangan galian golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dilakukan dengan jalan mediasi. Namun persoalan sengketa penambangan galian golongan C belum juga selesai. Masih adanya perselisihan tersebut karena belum adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yaitu antara warga masyarakat dengan pihak penambang bahan galian C. Meskipun demikian, upaya penyelesaian terhadap sengketa tersebut terus dilakukan sehingga ada kepastian baik bagi warga masyarakat di Kecamatan Cepogo sendiri maupun bagi penambang. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kecamatan Cepogo, Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan suatu keputusan tentang kegiatan penambangan bahan galian C. Keputusan yang diambil oleh Bupati Boyolali tersebut berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Teknis Penambangan Galian C. Berdasarkan hasil kajian Tim Teknis Penambangan Galian C, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya Kecamatan Cepogo. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor 545/05082/05/2010 tentang Kebijakan Penambangan Galian C Desa Gedangan dan Desa Wonodoyo, Kecamatan Cepogo. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Desa Gedangan dan Desa Wonodoyo Kecamatan Cepogo. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengambil kebijakan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C di Desa Gedangan dan Desa Wonodoyo Kecamatan Cepogo. Model penyelesaian sengketa penambangan galian Golongan C di masa yang akan datang akan khususnya di Kabupaten Boyolali lebih baik menggunakan sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan jalan mediasi dengan meilibatkan seluruh unsur yang ada di pemerintahan Kabupaten Boyolali. Pelibatan unsur pemerintahan ini mulai dari DPRD sampai dengan tingkat kelurahan karena masalah penambangan merupakan masalah yang cukup kompleks sehingga perlu melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat dalam penyelesaiannya. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijadikan pilihan oleh para  pihak yang bersengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

 

 

 

Saran-saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali guna menjawab permasalahan serta tantangan di masa depan dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang terkait dengan perizinan usaha di bidang pertambangan, kewenangan dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam yang dahulu berada di Pemerintah Propinsi, saat ini seharusnya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, karena Pemerintah Kabupaten lebih mengetahui kondisi lingkungan daerahnya termasuk dalam hal perizinan kegiatan penambangan. Perlunya Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan secara ketat dan continue terhadap para pengusaha yang melakukan kegiatan penambangan sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Bagi Pengusaha Penambangan Perlunya para pengusaha penambangan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai batas-batas maupun luas areal penambangan sehingga dalam melakukan kegiatan penambangan tidak menimbulkan sengketa dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Seharusnya pengusaha penambangan bertanggung jawab dengan melakukan reklamasi terhadap areal penambangan setelah masa penambangannya selesai, karena selama ini pihak pengusaha penambangan meninggalkan begitu saja lokasi penambangan tanpa melakukan reklamasi sehingga menimbulkan bencana tanah longsor. Bagi Masyarakat hendaknya masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan kegiatan penambangan dapat dilakukan secara perwakilan kepada aparat pemerintahan tanpa harus mengerahkan massa sehingga terhadap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara baik dengan jalan musyawarah.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Black Henry Campbell. 1999. Black’s Law Dictionary, Edisi VI. St. Paul Minoseta: West Publishing.

Hans Kelsen. 2008. Pengantar Teori Hukum. Bandung : Nusa Media.

 

Hadari Nawawi. 2007. “Penyelesaian Konflik Melalui Negosiasi: Pendekatan Konfrontatif Versus Kooperatif Pada Hubungan Antara Buruh, Manajer, dan Pemerintah”. http://www.scribd.com/doc/17025977. Diakses tanggal 26 Desember 2011.

 

HB Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta : UNS Press.

 

Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Averroes Press.

 

M. Irfan Islamy. 1992. Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.

 

N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.
Jakarta: Erlangga.

 

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

 

Pius A Partanto dan M. Daslan Al-Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola.

 

Prabang Setyono. 2008. Cakrawala Memahami Lingkungan. Surakarta: UNS
Press.

 

Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

 

W.J.S Poerwadarminta. 1988. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

 

Suparto Wijoyo. 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes). Surabaya: Airlangga University Press.

  1. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hal. 163
  2. HB Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta : UNS Press. Hal. 96
  3. Hans Kelsen. 2008. Pengantar Teori Hukum. Bandung : Nusa Media. Hal. 62-63
  4. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Averroes Press. Hal. vii
  5. Thomas R Dye (dalam M. Irfan Islamy). 1992. Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal 18
  6. James E. Anderson (Ibid). Hal. 17
  7. Prabang Setyono. 2008. Cakrawala Memahami Lingkungan. Surakarta: UNS
    Press. Hal. 1
  8. N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga. Hal. 4
  9. Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. Hal. 545
  10. Hadari Nawawi. 2007. “Penyelesaian Konflik Melalui Negosiasi: Pendekatan Konfrontatif Versus Kooperatif Pada Hubungan Antara Buruh, Manajer, dan Pemerintah”. http://www.scribd.com/doc/17025977. Diakses tanggal 26 Desember 2011
  11. W.J.S Poerwadarminta. 1988. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 816
  12. Pius A Partanto dan M. Daslan Al-Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola. Hal. 358
  13. Black Henry Campbell. 1999. Black’s Law Dictionary, Edisi VI. St. Paul Minoseta: West Publishing. Hal. 342
  14. Suparto Wijoyo. 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes). Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 11

Post Comment